Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan

“KASUS SUMIATI, PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN PEREMPUAN YANG BERULANG:

CERMIN NEGARA TIDAK MEMILIKI SISTEM PERLINDUNGAN YANG KOMPREHENSIF”

15 Nopember 2010, sekali lagi Indonesia terhenyak oleh berita kasus
penganiayaan buruh migrant perempuan. Kali ini menimpa Buruh Migran
Perempuan-Pekerja Rumah Tangga (BMP-PRT) asal Nusa Tenggara Barat, Sumiati
Bt. Salan Mustapa. Selama hampir 4 bulan, Sumiati harus menerima tindakan
tidak manusiawi dari kedua majikan perempuannya. Ibu dan anak itu menyiksa
Sumiati dan menyebabkan luka parah pada sekujur tubuhnya hingga harus
menjalani pengobatan dan perawatan di RS. King Fahd, Arab Saudi, sejak 8
Nopember 2010.

Kasus Sumiati, bukan kasus penganiayaan pertama yang dialami oleh BMP-PRT
Indonesia di Negara penempatan. Kasus serupa juga terjadi sebelumnya antara
lain, menimpa Nirmala Bonat dan Siti Hajar yang mengalami penderitaan yang
sama di negeri jiran Malaysia, yang berujung pada kebijakan Moratorium dari
pemerintah RI. Terdapat persamaan dari ketiga kasus ini yaitu munculnya
perhatian publik luas dan respon cepat dari pemerintah RI karena pemberitaan
media padahal kasus-kasus sejenis juga menimpa pada banyak BMP-PRT kita di
Negara penempatan, termasuk Timur Tengah.

Sepanjang tahun Januari-November 2010, Solidaritas Perempuan menanangani 37
kasus pelanggaran HAM terhadap BMP. Jumlah tersebut baru yang ditangani oleh
Solidaritas Perempuan. Banyak kasus lainnya yang menimpa banyak Buruh Migran
yang tidak terjangkau oleh media. Masih menurut catatan penanganan kasus
Solidaritas Perempuan, pengaduan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak
asasi BMP-PRT paling banyak datang dari Arab Saudi lalu menyusul Malaysia.

Sayangnya, besarnya angka BMP-PRT yang menjadi korban berbanding terbalik
dengan angka kasus yang mampu diselesaikan pemerintah. Hal ini menunjukkan
minimnya upaya pemerintah RI terhadap penyelesaian kasus-kasus tersebut.
Bentuk penyelesaian perselisihan antara BMP-PRT/keluarga dan pihak
perekrut/majikan lebih banyak ditempuh melalui jalur damai atau
kekeluargaan. Alih alih untuk menjaga nama baik dan hubungan diplomatic yang
telah terjalin baik antara pemerintah RI-Arab Saudi, justru menjadi kendala
beberapa kasus kematian BMP-PRT yang ditangani Solidaritas Perempuan,
sehingga kasus-kasus itu tidak tertangani dengan maksimal.

Diplomasi ‘All Out Perlu sistem perlindungan ‘All Out’

Seperti yang dilansir oleh berbagai media, kasus yang dialami oleh Sumiati
ditanggapi oleh Presiden SBY dengan memerintahkan Menteri Luar negeri untuk
berdiplomasi secara “all out.” Namun, kasus Sumiati dan BMP lainnya, tidak
bisa hanya ditanggapi dengan penyikapan yang sifatnya reaksioner ala pemadam
kebakaran. Pemerintah tidak akan bisa benar-benar ‘all out tanpa adanya
sistem perlindungan yang menyeluruh bagi BMP. Tidak adanya ketentuan
mengenai mekanisme khusus atau langkah-langkah pemberian bantuan hukum
terhadap buruh migran Indonesia dalam UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (PPTKILN) menjadi bukti buruknya
sistem perlindungan yang diatur dalam UU tersebut. Upaya penanganan kasus
yang dilakukan pemerintah RI terhadap kasus-kasus yang mencuat selama ini
masih bersifat kuratif tanpa pernah terlebih dahulu membangun mekanisme
perlindungan dan bantuan hukum sebagai upaya preventif. Selain itu, lemahnya
diplomasi dan posisi politik pemerintah RI dengan Negara-negara penempatan
semakin menambah kerentanan BMP-PRT terhadap kasus kekerasan dan pelanggaran
hak asasi lainnya. Butuh keseriusan dan tindakan nyata dari pemerintah RI
dalam menyediakan system perlindungan yang menyeluruh untuk menjamin
pemenuhan hak asasi BMP-PRT di semua proses penempatan. Karena itu
pemerintah wajib meratifikasi Konvensi Migran 1990 sebagai payung hokum
perlindungan Buruh Migran yang komprehensif.

Setelah Sumati, kita tidak ingin mendengar kasus-kasus kekerasan dan
pelanggaran hak asasi manusia kembali menimpa BMP-PRT di luar negeri. Sudah
saatnya pemerintah RI tidak berdiam diri dan tidak lagi menyerahkan hidup
BMP-PRT/keluarganya pada nasib baik atau buruk.

Tuntutan Solidaritas Perempuan

Atas terjadinya kasus penganiayaan terhadap Sumiati dan situasi kerentanan
terhadap BMP-PRT lainnya, maka Solidaritas Perempuan dengan tegas menuntut:

1. Pemerintah segera membentuk Tim Pengacara/Bantuan Hukum untuk
mendampingi Sumiati selama proses hukum terhadap pelaku berjalan dan
memastikan semua hak Sumiati terpenuhi termasuk jaminan mendapat pengobatan
dan perawatan di Arab Saudi.

2. Pemerintah Secepatnya membuat Memorandum of Understanding antara
RI-Arab Saudi dengan menjamin hak-hak buruh migran, diantaranya mendapat
persamaan hak di depan hukum agar dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap
agen/majikan yang melakukan pelanggaran dan mendapatkan bantuan hukum secara
maksimal.

3. Pemerintah RI dan DPR RI mempercepat pembahasan Revisi UU No.
39/2004 (UUPTKILN) yang mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan dan
pendekatan hak asasi sebagaimana yang terkandung dalam Konvensi PBB 1990
Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
(Konvensi Migran 1990).

4. Pemerintah RI segera meratifikasi Konvensi Migran 1990 sebagai
upaya menyediakan standar perlindungan hak BMP yang komperhensip dan
meningkatkan posisi tawar RI dengan negara tujuan buruh migran,termasuk Arab
Saudi.

Jakarta, 17 Nopember 2010

Wardarina

Koordinator Program

Badan Eksekutif Nasional-Solidaritas Perempuan

Kontak person:

Risca Dwi (081219436262)

Thaufiek Zulbahary (08121934205)

Divisi Migrasi, Trafficking dan HIV/AIDS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*