Mempertanyakan Keseriusan Presiden Dan DPR Dalam Penunjukan Calon Kapolri

Kami mempertanyakan keseriusan Presiden dan DPR dalam pencalonan Komjen Timur Pradopo sebagai Kapolri yang akan diuji kelayakannya oleh Komisi III DPR RI pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010. Kami meminta proses uji kelayakan untuk bersih dari ruang politisasi dan politik uang.

Ruang uji publik dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI harus dimanfaatkan sebagai ruang uji terhadap integritas, visi, strategi kerja dan komitmen calon Kapolri yang baru. Komisi harus secara serius dan jeli memperhatikan kepentingan publik dan tidak tergerus dengan politik kekuasaan dan bargain politik yang sempit.

Proses pencalonan Kapolri tahun ini jelas dipolitisir dan cacat prosedural. Proses yang berlangsung tidak transparan dan justru mengancam independensi Polri. Sebagai akibatnya wacana tentang catatan buruk dari calon Kapolri justru menjadi diskursus publik, setelah nama tersebut diajukan oleh Presiden.

DPR sebagai wakil rakyat harus mempertimbangkan masukan dari publik dan juga dari Kompolnas, Komnas HAM, PPATK dan KPK sebagai bagian tak terpisahkan dari seleksi dari calon Kapolri. DPR jangan menjadi alat justifikasi terhadap calon usulan Presiden Susilo Bambang Yudoyono tanpa melalui proses seleksi yang transparan dan efektif.

Rekam jejak dan kinerja masa lalu Komjen Pol. Timur Pradopo harus menjadi catatan atas proses seleksi. DPR harus mempertanyakan keterkaitan calon Kapolri yang diduga memiliki catatan pertanggungjawaban hukum untuk kasus Trisakti (1998), Mei (1998) dan Semanggi (1999). Ia harus menjelaskan alasan ketidakhadiran dalam proses penyelidikan di Komnas HAM, tahun 2002 lalu, sementara proses tersebut merupakan bagian dari pro justicia yang dilakukan oleh Komnas HAM.

Komjen Timur Pradopo juga harus menjelaskan sikap keberihakan kepada Front Pembela Islam, yang diakui Polri banyak melakukan tindakan kekerasan. Pernyataannya yang menyatakan bahwa FPI bisa diberdayakan membantu keamanan secara nyata dapat dianggap sebagai bagian dari cara pandang calon Kapolri dalam usaha menjaga keamanan di masa depan, yang justru mengancam masyarakat minoritas.

DPR juga harus meminta penjelasan terhadap beberapa peristiwa penting yang menjadi perhatian publik, di bawah kendali kepemimpinan wilayahnya, seperti: penganiayaan terhadap Tama L.Langkun, Aktivis ICW di Jakarta; pelemparan bom molotov ke kantor Tempo di Jakarta; pembiaran ancaman dan intimidasi kepada jemaat HKBP di Bekasi; pembunuhan terhadap Eka Gunawan, pemilik perusahaan garmen terbesar di Asia Tenggara, PT Metro Garmen di Bandung.

Catatan di atas mengindikasikan tidaklayakan calon Kapolri, Komjen Pol. Timur Pradopo sebagai calon Kapolri. DPR dapat menggunakan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa DPR berwenang untuk menolak calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden dalam jangka waktu 20 hari sejak nama calon Kapolri diserahkan oleh Presiden ke DPR.

Selanjutnya, kami juga meminta Presiden untuk secara serius mempertimbangkan kembali aspek-aspek yang berkaitan dengan rekam jejak, visi, strategi kerja dan kemampuan untuk melakukan reformasi internal Polri dalam mengusulkan calon Kapolri, terlepas siapapun calon yang akan diusulkan kepada DPR, demi kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Jakarta, 13 Oktober 2010

Ade Rostiana Sitompul, Anton Prajasto, Bambang Widodo Umar, Benny Susetyo, Chalid Muhammad, Danang Widoyoko, Johanes Hariyanto, Hendardi, MM. Bilah, Nursyahbani Katjasungkana, Sandyawan Sumardi, Siti Musdah Mulia, Teten Masduki, Usman Hamid, Zoemrotin K. Susilo

One comment

  1. The loan seem to be essential for guys, which would like to organize their own company. In fact, it is not very hard to receive a bank loan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*