Press Release

PRESS RELEASE

Jakarta, 4 Oktober 2010

PRESIDEN SBY DIHIMBAU MENGELUARKAN PERPU UNTUK MENCEGAH KEKERASAN AGAMA

Kekuatiran masyarakat dengan akan terjadinya kembali kekerasan yang didasarkan alasan keagamaan pasca insiden Ciketing HKBP, kembali menjadi kenyataan. Pada tanggal 1 Oktober malam lalu, sekelompok massa dalam jumlah besar menyerang dan membakar kompleks pemukiman warga Ahmadiyah di desa Cigalaga, Ciampea, Bogor.

”Ironisnya, kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah ini terjadi pasca terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung yang dikatakan untuk mencegah kekerasan. Sekalipun belum ada laporan penyimpangan SKB yang dilakukan oleh Ahmadiyah!”, demikian dinyatakan oleh Sekretaris Umum Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI).

Kekerasan beruntun terhadap anak bangsa atas alasan rasial dan agama dalam kurun tidak lebih dari 3 bulan ini, menjadi luka yang amat dalam bagi bangsa Indonesia di usia yang menginjak 82 tahun pada tanggal 28 Oktober ini.

Dalam suratnya yang ditujukan kepada Presiden Selasa tertanggal 5 Oktober 2008, Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI) mendesak Presiden untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan atas nama agama. Lebih lanjut dijelaskan, Perpu dibutuhkan darurat untuk menjamin kohesi sosial kebangsaan Indonesia yang kian digerus oleh kekerasan primordial dan pranata hukum saat ini sudah tidak memadai untuk mencegah berulangnya kekerasan karena kekerasan agama masih dianggap sebagai tindak pidana biasa.

”Kekerasan atas nama rasial ataupun agama bukanlah tindak pidana biasa, namun sudah merupakan kejahatan kemanusiaan dan ancaman terhadap Kebangsaan Indonesia. Pembakaran rumah ibadat karena kebencian agama tidak bisa disamakan pembakaran rumah tinggal karena dendam pribadi. Kejahatan ini sudah seharusnya ditangani secara extra-ordinary melalui Perpu,” demikian dinyatakan oleh Wahyu Effendy, Ketua Umum GANDI.

Perpu yang diusulkan diharapkan dapat menerapkan UU No.40 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang juga mengatur tentang kekerasan dan kebencian, untuk menyelesaikan berbagai kasus kekerasan atas nama agama yang semakin meningkat.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Wahyu Effendy di 021 687 00 570, 0812 949 4284 atau Ahmad Ari Masyhuri di 0815 112 456 74 atau email info@gandingo.org

GANDI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada tahun 1998 oleh K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk memperjuangkan permasalahan segala bentuk diskriminasi, kemajemukan dan kebangsaan di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*