Kaukus Pancasila Himbau Pemerintah Menjaga Konstitusi

Peringatan 65 tahun kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2010, patut kita rayakan dengan penuh rasa duka, karena sebagian dari masyarakat masih mengalami “penjajahan” oleh sesamanya. Persoalan pelarangan beribadah dari sekelompok organisasi masyarakat merupakan penjajahan ala bangsa sendiri.

Kaukus Pancasila yang terdiri dari berbagai elemen seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar jumpa pers dalam rangak peringatan 65 tahun kemerdekaan RI dan peringatan hari konstitusi,Rabu 18 Agustus 2010.

Dalam acara ini hadir perwakilan kelompok masyarakat, seperti jemaah Ahmadiyah, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur, perwakilan masyarakat kampung Cina Benteng dan Sunda Wiwitan. Perwakilan masyarakat yang hadir menyampaikan kasus-kasus yang mereka alami saat ini, termasuk pembiaran konflik terus berlanjut di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tidak tegasnya pemerintah menegakkan hukum yang berlaku.

Kaukus Pancasila mengharapkan pemerintah mampu menjadi penjaga keamanan dan keselarasan hidup beragama, nyatanya gagal menjalankan fungsinya. Kekerasan atas nama agama marak terjadi seperti kasus kekerasan yang menimpa Jemaah Ahmadiyah, penganut agama lokal, HKBP dan masyarakat Cina Benteng.
Kaukus Pancasila melihat persoalan kekerasan berbasis agama justru dipicu oleh pemerintah daerah dalam hal ini bupati atau walikota. Berbekal peraturan menteri agama dan menteri dalam negeri Nomor 8 tahun 2006/Nomor 9 tahun 2006, pemerintah daerah melakukan penutupan, penyegelan dan pelarangan tempat ibadah. Persoalan inilah yang akhirnya memicu kelompok masyarakat seolah dilegalkan untuk “menegakkan peraturan bupati/walikota” dengan menyerang kelompok lain.

Menurut Rm Benny Susetyo (Setara Institut) peraturan bersama dua menteri tersebut tidak disosialisasikan dengan baik hingga ke daerah. Sehingga pemahaman pemerintah daerah tidak sama dan justru menjadi landasan ketidak pahamanan mereka itu untuk menutup rumah ibadah diberbagai tempat. Bahkan himbaun Rm Benny peraturan tersebut sebaiknya di hapuskan, karena justru persoalan muncul karena dipicu surat bersama dua menteri tersebut.

Himbauan Kaukus Pancasila kepada pemerintah agar mengembalikan dasar dan filosofi bangsa indonesia, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan memberlakukan hukum, undang-undang kepada seluruh warga negara. Bahkan seruan untuk mengembalikan konstitusi negara UUD 45 termasuk amandeman dalam kehidupan sehari-hari, sebagai semangat hidup bersama setiap warga negara.

Kaukus Pancasila yang diwakili oleh Eva Kusuma Sundari dari DPRRI menyerukan kepada pemerintahan SBY agar memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak setiap warga negara termasuk kelompok minoritas dalam kehidupan bangsa. Hal ini berkaitan dengan pengalaman kekerasan yang marak terjadi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan kelompok mayoritas masyarakat.

Seruan untuk memberikan sangsi kepada pimpin dan negara, pusat ataupun daerah yang melakukan pelanggaran konstitusi serta melanggar hukum wajib dilaksanakan sebagai bentuk rasa keadilan terhadap seluruh warga negara. Hal yang sama disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), agar menyebarkan ideologi pancasila kepada seluruh aparatur negara dan masyarakat. Dengan harapan bahwa lembaga MPR dapat menjadi penjaga konstitusi 4 pilar bernegara, yaitu ; Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*