Politisi Idealis Vs Politisi Bajing Loncat

Selasa, 27 Juli 2010 | 03:04 WIB

Djohan Effendi

Ketidakstabilan pemerintahan pada tahun 1950-an disebabkan oleh ketidakkompakan partai-partai besar, terutama antara dua partai besar ketika itu, PNI dan Masyumi.

Akibatnya, pemerintahan silih berganti dipimpin oleh Masyumi dan PNI, dan tak ada yang berumur panjang sehingga mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan program pembangunan. Hal ini sangat mengecewakan banyak orang, terutama kalangan tentara. Tentu saja juga Bung Karno dan Bung Hatta.

Berulang kali Bung Hatta mengkritik kalangan politisi yang dinilainya telah mulai mengalami kritis watak. Kepentingan negara yang memerlukan kestabilan untuk melaksanakan pembangunan dikalahkan oleh kepentingan partai yang mengejar kekuasaan.

Nilai-nilai etis tidak lagi jadi acuan dalam memperebutkan kepemimpinan dalam pemerintahan. Berbeda dengan Bung Hatta, Bung Karno melihatnya dari segi sistem politik yang berlaku saat itu, yang biasa disebut sebagai demokrasi parlementer yang bertumpu pada parpol. Kritik Bung Karno terhadap praktik demokrasi semacam ini telah beliau lontarkan jauh sebelumnya, pada tahun 1930-an.

Tidak mengherankan bahwa Bung Karno sempat melontarkan gagasannya untuk pembubaran parpol-parpol. Gagasan Bung Karno ini ditentang hampir semua parpol. Sebagai jalan tengah, pada tanggal 23 Februari 1957 Bung Karno mencanangkan gagasan yang dikenal sebagai Konsepsi Presiden Soekarno.

Konsepsi Soekarno itu beranjak dari sistem gotong royong yang mendasari konsep musyawarah untuk mufakat. Ungkapan gotong royong dalam politik sudah dikemukakan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai pidato yang dianggap sebagai tonggak kelahiran Pancasila. Gotong royong dikatakan oleh Bung Karno sebagai perasan Pancasila yang beliau usulkan untuk menjadi weltanschauung negara RI.

Pancasila, menurut Bung Karno, bisa diperas menjadi trisila: ketuhanan, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi, dan kalau diperas lagi menjadi ekasila, yakni gotong royong.

Inti konsepsi Presiden Soekarno itu adalah pembentukan Kabinet Gotong Royong yang didukung semua partai dan berintikan empat partai besar: PNI, Masjumi, NU, dan PKI, yang dikenal dengan istilah kabinet berkaki empat, dan pembentukan lembaga baru, Dewan Nasional yang terdiri dari berbagai golongan bukan parpol, buruh, petani, pengusaha, cendekiawan, wanita, pemuda, ulama, dan angkatan bersenjata, serta diketuai oleh Soekarno sendiri.

Parpol terbelah menjadi dua kubu, yang mendukung dan menolak konsepsi Soekarno tersebut. Parpol-parpol yang kemudian tergabung dalam Liga Demokrasi seperti Masyumi, Partai Katholik, Parkindo, PSI, dan PRI menolak gagasan tersebut. Cara penolakan yang terkenal waktu itu dilakukan oleh IJ Kasimo, Ketua Umum Partai Katholik, yang ketika ditanya wartawan menjawab dengan lugas sambil tertawa terbahak-bahak dan berkata, ”Kami tidak ingin mengulangi pengalaman Cekoslowakia yang kemudian jatuh ke dalam cengkeraman komunisme”.

Setelah Ketua Umum PNI Soewirjo yang ditunjuk sebagai formatur kabinet dua kali berturut-turut gagal membentuk kabinet sesuai arahan Presiden Soekarno, akhirnya Presiden Soekarno menunjuk Soekarno selaku warga negara sebagai formatur kabinet. Pada Maret kabinet baru dapat dibentuk, dinamakan Bung Karno sebagai Kabinet Karya dan dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda.

Loyalitas partai

Kabinet ini juga disebut sebagai Kabinet Kerja Darurat Extra-Parlementer karena tidak lagi didasarkan pada partai-partai politik, melainkan perseorangan, walaupun masih mempertimbangkan unsur-unsur parpol. Masyumi yang mulai berseberangan dengan Bung Karno menganggap Kabinet Karya bentukan warga negara Soekarno itu sebagai inkonstitusional dan karena itu melarang anggota-anggotanya untuk masuk dalam kabinet bentukan warga negara Soekarno.

Namun, ternyata formatur berhasil meminta Pangeran Moehammad Noer, mantan gubernur pertama Kalimantan yang juga anggota Partai Masyumi, menjadi Menteri Pekerjaan Umum. Bagi Pangeran Moehammad Noer, sikapnya itu didasarkan pada prinsip, loyalitas terhadap partai berakhir ketika negara memanggilnya untuk mengabdi. Kesediaan Pangeran Moehammad Noer duduk dalam Kabinet Karya merupakan tamparan telak bagi Masyumi.

Beberapa kalangan pendukung pemerintah memuji-muji sikap Pangeran Moehammad Noer. Tapi, ada yang menarik dalam kasus Pangeran Moehammad Noer ini, yakni pendapat Ali Sastroamidjojo, seorang tokoh PNI. Beliau justru mengkritik sikap teman-teman separtainya yang memuji-muji sikap Pangeran Moehammad Noer. Sikap tidak loyal seorang anggota parpol, apalagi kalau dia seorang tokoh, terhadap partainya, menurut Ali, mestinya tidak dipuji-puji oleh parpol lain. Hal ini tidak memberikan contoh baik bagi masyarakat. Kritik Ali itu sejalan dengan kekecewaan Bung Hatta terhadap gejala krisis watak di kalangan politikus saat itu.

Krisis integritas

Kasus Pangeran Moehammad Noer ini muncul kembali dalam ingatan ketika menyaksikan gejala krisis integritas di kalangan politisi bangsa kita makin menggejala dan makin kentara. Orang dengan mudah pindah partai. Lebih menyedihkan lagi, mereka yang dengan mudah pindah partai itu bukan anggota biasa, melainkan justru kalangan elitenya.

Apa yang dilakukan politikus ”bajing loncat” ini tidak bisa disamakan dengan sikap Pangeran Moehammad Noer sebab konteks dan motifnya sangat berbeda. Pangeran Moehammad Noer mengambil sikap berbeda dengan partainya karena merasa terpanggil mengabdi kepada negaranya, dan hal ini ia buktikan dengan berbagai tinggalannya, antara lain warisan monumental, Waduk Riam Kanan yang kini dikenal sebagai PLTA Pangeran Moehammad Noer.

Yang tampak sekarang adalah kecenderungan mencari kedudukan dan memperoleh kesempatan, dan bukan oleh dorongan idealisme perjuangan. Praktik politik uang yang sudah membudaya saat ini adalah bukti nyata dari kehidupan berpolitik yang tidak lagi didasarkan atas idealisme. Integritas tidak lagi menjadi ukuran dan acuan.

Politik adalah medan pengabdian dan karena itu, seorang politikus adalah orang yang memilih sebuah karier yang mulia. Sebuah panggilan hidup dan bukan sebuah mata pencarian. Seorang politikus adalah figur publik yang mewakafkan dirinya, waktu, dan segala yang ia punyai untuk membela serta memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, ia memperoleh mandat dari masyarakat. Karena itu, yang diandalkan oleh seorang politikus adalah kepercayaan masyarakat yang harus ia junjung tinggi dan pantang ia khianati.

Dan kepercayaan dari masyarakat itu tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari keterlibatannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kepercayaan itu buah dari jejak pengabdiannya yang konkret, dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Bukan karena keturunan atau kekayaan. Karena itu, bagi seorang politikus, berlaku pepatah: sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak akan percaya. Maka itu, integritas pribadi tidak bisa ditawar-tawar dari seorang politikus.

Ia seorang tokoh yang bisa dipercaya, mulutnya bisa dipegang. Integritas menyangkut kejujuran sikap, konsistensi antara kata dan perbuatan, serta pantang bersikap plintat-plintut. Berkarier bagi seorang politikus bukan untuk mencari kekayaan melainkan mewujudkan idealisme yang untuk itu ia siap berkorban dan menderita.

Menghalalkan segala cara

Sungguh sangat sukar untuk dinalar dari perspektif pembangunan kehidupan perpolitikan yang sehat dan bermartabat ketika kita menyaksikan seorang tokoh sebuah partai meloncat ke partai lain untuk menduduki jabatan kepengurusan atau seorang pejabat yang pencalonannya atas nama suatu partai lalu pindah ke partai, meninggalkan partai yang mencalonkannya.

Begitu juga sulit dimengerti seorang pejabat fungsional sebuah lembaga independen yang penting dengan mudah menanggalkan keindependenannya dan menerima tawaran posisi yang tidak terlalu tinggi dalam kepengurusan sebuah partai, loyalitas kepada negara ia alihkan kepada loyalitas terhadap parpol.

Tentulah juga sangat tidak terpuji kalau pimpinan sebuah parpol membujuk-bujuk tokoh partai lain untuk meninggalkan partainya dan bergabung dengan partainya sendiri. Hal-hal seperti ini memperlihatkan gejala demoralisasi dalam kehidupan perpolitikan di negeri kita dan betapa menjadi seorang politisi tidak lagi dianggap sebagai karier yang mulia. Yang kita saksikan bukan lagi sekadar pragmatisme tanpa prinsip, melainkan praktik tujuan menghalalkan cara. Dan ketika orang bicara tentang etika dan fatsun dalam berpolitik, itu tak lebih sekadar pemanis lidah, sebuah bualan tanpa isi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*