PERNYATAAN SIKAP: NEGARA ABAIKAN RASA AMAN

PERNYATAAN SIKAP
AKSI PEDULI INDONESIA
30 Juni 2010

NEGARA ABAIKAN RASA AMAN WARGA DENGAN MEMBIARKAN WARGA SIPIL MENGAMBIL ALIH FUNGSI PENGAMANAN

Penggagas dan pengurus Aksi Peduli Indonesia (API)- sebuah kelompok diskusi isu-isu kebangsaan– menyampaikan keprihatinan atas perkembangan politik kebangsaan di Tanah Air yang semakin menunjukkan tanda-tanda fragmentasi akibat ketidaktegasan Negara dalam menjalankan perannya sebagai pelindung warga negara.

Dengan alasan pelanggaran norma atau moral, patung Tiga Mojang karya I Nyoman Nuarta yang semula berdiri tegak di pintu gerbang perumahan Medan Satria Kota Bekasi Jawa Barat diruntuhkan paksa, Mei lalu. Peristiwa itu, sekali lagi menunjukkan bahwa negara telah melakukan pelanggaran konstitusi. Pelanggaran itu antara lain membiarkan warga/kelompok sipil mengambil alih peran negara (tugas aparat penegak hukum) dalam menyelenggarakan penertiban yang didasarkan pada tafsir primordial mereka sendiri padahal nyata-nyata mengabaikan aturan hukum.

Negara telah melepaskan tanggung jawab penafsiran atas nilai-nilai moral berdasarkan pada cara pandang satu kelompok padahal rakyat telah memberi mandat penuh dan konstitusional kepada negara untuk menjalankan Undang-undang dan aturan yang konstutusional. Bahkan negara juga bungkam ketika kelompok-kelompok sipil ini melakukan tekanan, terror atau kekerasan atas nama nilai-nilai primordial yang mereka anut, dan memaksakan pendapat mereka agar menjadi faham publik tanpa melalui cara-cara yang konstitusional.

Sikap diam negara ini juga membuktikan bahwa negara sungguh tak berdaya untuk tidak dikatakan tunduk kepada kekuatan-kekuatan sipil yang bergerak sewenang wenang menjadi polisi moral untuk banyak hal: urusan pakaian, rasa seni dan budaya, urusan hubungan antara manusia, hubungan-hubungan sosial antar warga, bahkan mendiktekan kehendaknya bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan Tuhannya.

Kekhawatiran Kelompok Aksi Peduli Indonesia (API) dan sejumlah kalangan yang berkeras menolak Undang-Undang Pornogafi dua tahun lalu kini terbukti sudah. Kita saat ini menyaksikan Undang –Undang ini telah menjadi bola liar. Undang-undang yang sama sekali belum teruji dan belum memiliki Peraturan Pelaksanaannya ini telah digunakan secara sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang sebetulnya tidak memiliki hak, namun merasa mendapatkan mandat menjadi polisi moral. Atas tafsirnya sendiri dan bersandar pada ayat-ayat konstitusi (UUP) itu mereka melakukan tindakan main hakim sendiri dengan melakukan berbagai aksi anarkis, antara lain pembongkaran paksa patung ” Tiga Mojang” dan sejumlah karya seni lainnya (misalnya karya fotografi ” Adam-Eva” dengan model Anjasmara).

Kekhawatiran akan terjadinya hal serupa ini dengan keras telah kita suarakan sebelum Undang-undang itu diputuskan. Namun sejumlah aparatur negara seperti mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Prof Meutia Hatta- selaku pemangku kepentingan atas keluarnya Undang-Undang itu, serta Menteri Kebudayaan Jero Wacik, telah menjamin bahwa Undang-Undang ini tidak akan menyasar ke karya seni. Nyatanya ketika semua itu dilanggar mereka semua tak angkat bicara. Kini kita hanya tinggal menyaksikan Undang-undang itu menjadi palu godam penghancur barang seni atau apapun yang ditafsirkan telah mengundang syahwat laki-laki. Akankah negara juga diam dan bungkam jika Undang-undang itu digunakan untuk menghancurkan sejumlah patung sejarah yang kelak ditafsirkan menyalahi norma kesusilaan?

Dalam situasi serupa ini, patut kiranya kita bertanya apakah negeri yang kita dirikan bersama oleh beragam suku, agama, kelas sosial, aliran ideologi ini benar-benar negara yang berasaskan Pancasila dan mengusung Bhineka Tunggal Ika? Di mana kini negara meletakkan kebhinekaan itu? Mengapa kalangan minoritas suku ras, agama dan keyakinan di negeri ini menjadi kehilangan hak-hak mereka sebagai bagian dari warga negara dan merasa terancam di negerinya sendiri? Mengapa kini kita kehilangan rasa aman untuk berekspresi? Mengapa anak-anak perempuan generasi penerus kita kehilangan kebebasan mereka untuk berekspresi akibat represi dan koersi ( pemaksaan secara langsung atau tidak langsung) penggunaan atribut keagamaan tertentu dan sekaligus membatasi pergaulannya dengan sesama warga bangsa yang berbeda suku, ras dan agama?

Jelaslah, ketika negara tunduk dan patuh kepada salah satu kekuatan yang mendikte kehendaknya dan mengabaikan kepentingan bersama, maka kita hanya tinggal berharap kepada kelompok yang memiliki kewarasan akal budhi dan memiliki nurani serta memahami arti ”menjadi Indonesia”. Tidak bisa tidak, komposisi mayoritas-minoritas memang harus dihitung ulang. Dan garis penandanya harus semakin kita tegaskan yaitu menggalang kekuatan pihak yang berbudaya; anti kekerasan, anti pemaksaan, tunduk kepada konstitusi negara- siapapun mereka apapun latar belakang sosial, ekonomi, etnis, budaya, agama, gender, aliran politiknya. Dan sebagai pembedanya adalah berhadap-hadapan secara diamteral dengan mereka yang ”tuna budaya” yaitu pihak yang pro kekerasan, memaksakan kehendak, menggunakan tafsir primordialnya sebagai ukuran kebenaran, mengabaikan konstitusi dan bercita-cita menukar nilai-nilai keragaman menjadi nilai-nilai tunggal yang dipaksakan di negeri ini.

Atas situasi yang berkembang ini: Kami kelompok Aksi Peduli Indonesia meminta kepada negara untuk :

  1. Tegas menegakkan konstitusi dengan senantiasa bertumpu pada kesadaran keindonesiaan yang plural;
  2. Melakukan upaya-upaya nyata (bukan seremonial) dalam penegakan hukum dan praktik-praktik kehidupan sosial yang toleran;
  3. Menindak berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan warga sipil yang melakukan pemaksaan atas setiap perbedaan pandangan dan keyakinan di negeri ini;
  4. Memperkuat posisi negara berhadapan dengan berbagai kekuatan yang mengusung pandangan-pandangan yang menolak “keindonesiaan” yang plural.
  5. Menolak segala aksi komponen masyarakat yang mengambil peran polisi moral dan mengambil alih fungsi Negara dalam melakukan perlindungan terhadap warga dan kebhinekaannya.

Jakarta, 30 Juni 2010

Salam kebhinekaan,

Pengurus: Tika Makarim, Tini Hadad, Bianti Djiwandono

Tentang Kelompok Aksi Peduli Indonesia
Kelompok Bincang-bincang Aksi Peduli Indonesia ini adalah sebuah pertemuan informal yang digagas oleh:
Tika Makarim, Tini Hadad, Bianti Djiwandono , Musdah Mulia , Zumrotin K Soesilo dan Lies Marcoes -Natsir.
Bincang bincang ini dirancang sebagai wadah saling tukar gagasan tentang isu – isu yang dapat memberi pencerahan tentang masa depan “keindonesiaan” kita yang lebih berbudaya dan beradab.

Alamat sekretariat: Jalan Dharmawangsi 7/127 Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*