PERNYATAAN GERAKAN MASYARAKAT LINTAS AGAMA UNTUK UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT)

PERNYATAAN
GERAKAN MASYARAKAT LINTAS AGAMA
UNTUK
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT)

Kabar yang menggembirakan datang dari Sidang paripurna DPR RI pada 30 November 2009 telah memutuskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai salah satu RUU Prioritas Prolegnas DPR 2010. RUU ini dianggap signifikan mengingat Prolegnas DPR 2010 menjadikan UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang sebagai dasar prioritas kerja. Prioritas ini sekaligus menegaskan bahwa sudah saatnya negara secara serius memperhatikan nasib PRT yang sering dilupakan kesejahteraannya dan juga sering mengalami ketidadilan HAM.

Akan tetapi langkah positif DPR – Komisi IX ini digagalkan oleh beberapa angota fraksi-fraksi Komisi IX melalui Rapat Komisi IX tanggal 2 Juni 2010. Rapat yang sesungguhnya tidak dihadiri oleh anggota fraksi-fraksi secara representative tersebut memutuskan untuk menghentikan RUU P PRT – mengeluarkan RUU P PRT dari pembahasan 2010.

Langkah mundur ini sangat mengecewakan. Tidak ada alasan apapun yang bisa dijadikan justifikasi penggagalan ini. Bahkan agama sekalipun. Agama sangat menjunjunhg tinggi hak-hak kelompok yang seringkali termarginalkan seperti PRT di Indonesia. Bahkan, dalam sejarahnya agama selalu mengutamakan kelompok ini dalam hal apapun, mulai dari soal standar penghargaan pekerjaan orang lian, kesetaraan harkat dan martabat PRT sebagai manusia.

Kami masyarakat lintas agama menyatakan sikap kecewa atas langkah mundur ini, termasuk Delegasi Pemerintah Indonesia yang dipimpin Kemennakertrans menolak bentuk Konvensi ILO Perlindungan PRT dalam Sidang Perburuhan Internasional ke-99, sementara Indonesia adalah Negara dengan 4 juta PRT local dan 6 juta PRT migrant.

Oleh sebab itu, atas nama gerakan masyarakat lintas agama, kami menyatakan sebagai berikut:

  1. MENDESAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI UNTUK SEGERA MEMBAHAS DAN MEWUJUDKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DI TAHUN 2010
  2. MENDESAK PRESIDEN, MENTERI TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI UNTUK PENUH TANGGUNGJAWAB BEKERJA SAMA DENGAN DPR RI YANG TELAH BERINISIATIF MEMBAHAS DAN MEWUJUDKAN UU PERLINDUNGAN PRT DI TAHUN 2010
  3. MENGAJAK SEMUA PIHAK, MASYARAKAT UNTUK BERKOMITMEN PEDULI, MENGHARGAI DAN MENDUKUNG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN PRT DAN HAK-HAKNYA SEBAGAI PEKERJA, WARGA NEGARA

Jakarta, 15 Juni 2010

Dalam Solidaritas,
Gerakan Masyarakat Lintas Agama untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Musdah Mulia (ICRP)
Romo Ign. L. Madya Utama (STF Driyarkarya)
Ibu Pdt. Margie Ivonne
Maria Ulfa (Fatayat NU)
AMAN Indonesia
Muslimat NU
RAHIMA
KAPAL Perempuan
Pervati (Persatuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia)
MADIA (Masyarakat Dialog Antar Agama)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*