Kepercayaan yang diperintahkan negara

Undang-Undang Penodaan Agama di Indonesia
Mahkamah Konstitusi membenarkan UU Penodaan Agama yang menurut pendapat banyak politisi liberal serta aktivis HAM merupakan peninggalan masa lampau. Mereka berpendapat, UU itu dapat mempertajam ketegangan antar agama. Oleh Christina Schott

“Kafir!”, “Tumpahkan darahnya!” dan ancaman-ancaman lain serupa itu harus didengar sutradara Garin Nugroho awal April lalu.

Sebagai pakar kebudayaan, ia memberikan pernyataan di depan Mahkamah Kostitusi, bahwa UU Penodaan Agama yang sudah berumur 45 tahun akan menghambat diskusi antar agama di Indonesia. Karena UU itu tidak memberikan ruang bagi rakyat untuk memiliki pendapat sendiri.

“UU ini adalah pukulan terbesar bagi demokrasi dan pluralisme dalam sejarah negara kita”, demikian dinyatakan sutradara yang sudah mendapat penghargaan internasional. Para pendukung berbagai organisasi radikal Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI) atau Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang menunggu di depan gedung, dapat mengikuti pernyataannya melalui sebuah layar, dan mereka rupanya berpendapat berbeda.

Pembenaran bagi Haluan Keras
Walaupun diancam, Nugroho masih dapat dibilang beruntung. Empat pakar lainnya dipukul dan ditendang saat menuju gedung Mahkamah Konstitusi. Namun demikian para hakim membenarkan paragraf-paragraf dalam UU yang kontroversial itu. Hanya dengan satu suara menentang, pekan lalu dewan hakim yang beranggotakan sembilan orang, menyatakan bahwa UU Penodaan Agama tidak bertentangan dengan UUD ’45, dan “penting bagi keselarasan antar agama di Indonesia”.

Koalisi kelompok HAM Indonesia di bawah pimpinan Wahid Institute mengajukan tuntutan agar UU Penodaan Agama diuji keabsahannya secara hukum. Menurut koalisi HAM itu, UU yang dikeluarkan tahun 1965 setelah terjadinya penggulingan kekuasaan tersebut tidak sesuai dengan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama.

Enam agama diakui secara resmi di Indonesia, yang menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Penganut agama minoritas seperti Sikh atau animisme ditolerir, tetapi tidak mendapat KTP atau surat nikah, jika tidak menyatakan diri menganut salah satu dari enam agama yang resmi.

Ateisme tidak mungkin dipraktekkan dalam kehidupan sosial. Yang juga bermasalah adalah aliran yang termasuk enam agama tersebut, tetapi menyimpang dari ajarannya. Menurut UU Penodaan Agama, penerbitan interpretasi yang tidak sesuai dengan penafsiran ortodoks menyalahi hukum. Termasuk juga, jika interpretasi itu direkomendasikan, dan terutama jika dipromosikan.

Oleh sebab itu, misalnya interpretasi-interpretasi Islam, yang tidak sesuai dengan ajaran Suni dan Syiah, dilarang secara hukum, dan pendukungnya kerap mengalami pengejaran di luar hukum.

Pendukung Ahmadiyah Dikejar
Terutama pendukung Ahmadiyah mengalami pengejaran paling berat tahun 2008. Mereka menyatakan diri sebagai penganut agama Islam, tetapi tidak percaya, bahwa Muhammad adalah nabi terakhir.

Setelah serangan dengan kekerasan yang dilancarkan kaum radikal Islam, banyak pendukung Ahmadiyah menyembunyikan diri. Sampai saat ini ratusan keluarga terpaksa berdiam di kamp pengungsi di pulau Lombok, karena mereka tidak berani kembali ke desa asal mereka. Pemerintah tidak menghukum orang-orang yang melakukan kekerasan. Sebaliknya, melarang pendukung Ahmadiyah melakukan aktivitas di masyarakat.

“Kebebasan agama harus selalu ada batasnya, karena jika tidak, maka kebebasan mayoritas warga akan terganggu.” Itu dikatakan Saleh Daulay, sekretaris lembaga hukum dan HAM Muhammadiyah, yang menjadi organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia. Ia mengatakan, sudah menjadi kewajiban pihaknya, untuk melindungi kepercayaan warga mayoritas dari gangguan apapun. Ditambahkannya, “Tanpa UU Penodaan Agama, kita tidak punya lagi dasar-dasar untuk mencegah kerusuhan sosial.”

Dalam prakteknya UU itu selama ini terutama digunakan untuk menindak pelanggaran ajaran aliran utama Islam di Indonesia. Di samping kelompok yang menyerupai sekte seperti Ahmadiyah, di masa lalu orang-orang tertentu juga menjadi incaran. Mei 2006 lalu gubernur Banyuwangi, yang beragama Islam dituntut agar diturunkan dari jabatan, karena mempraktekkan ajaran yang lain dari ajaran Islam.

Latar belakangnya adalah perkawinannya dengan seorang pria beragama Hindu. Desember 2008 seorang guru SD beragama Kristen ditangkap, karena ia dikabarkan memberikan komentar yang mencemooh Islam. Karena desas-desus itu, ratusan warga muslim yang marah menghancurkan 67 rumah, sebuah gereja dan sebuah gedung pertemuan, serta melukai lima orang. Hanya dua dari mereka ditangkap.

Bukan Jalan Keluar Konflik Agama
“UU Penodaan Agama tidak menyelesaikan konflik agama di negara ini,” demikian dijelaskan Masdar Farid Mas’udi, pakar hukum Nahdlatul Ulama (NU), yang menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia. Perkataannya dikutip harian Jakarta Post.

“Pengadilan seharusnya menguraikan dengan lebih jelas istilah ’penghujatan’ dan ’ajaran sesat’. Menurut interpretasi saat ini, sebenarnya pengkhotbah muslim yang mengobarkan amarah terhadap agama lain juga harus dianggap kriminal.”

Tetapi hanya Mas’udi yang berpendapat seperti itu. Bukan hanya kaum radikal Islam saja, bahkan organisasinya sendiri, NU, yang dianggap moderat, serta Muhammadiyah menolak pembatalan UU Penodaan Agama. Organisasi Hindu, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) juga mendukung pelaksanaan UU tersebut.

Di Mahkamah Konstitusi, satu-satunya hakim yang menolak adalah Maria Farida Indrati. Sebulan lalu ia juga menjadi satu-satunya hakim yang menentang UU Antipornografi dan Pornoaksi yang kontroversial.

Menurut pendapat Maria Farida Indrati, UU Penodaan Agama adalah peninggalan masa lalu, yang tidak sesuai lagi dengan konstitusi saat ini. Terutama berkaitan dengan penjagaan HAM dan kebebasan beragama.

“Resminya, di Indonesia ada kebebasan beragama, tetapi sebenarnya kita tidak benar-benar bebas,” demikian dikatakan Dwi Nurdianto (nama diubah), yang bekerja di sebuah organisasi sosial di Yogyakarta.

“Di atas kertas saya beragama Islam, walaupun saya sebenarnya ateis. Tetapi di sini orang tidak boleh ateis. Kalau saya tidak termasuk agama manapun, saya tidak mendapat surat-surat resmi. Apa yang terjadi kalau orang-orang tertentu tahu pandangan saya, bisa dibayangkan setelah melihat skenario di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya negara harus melindungi warga minoritas dari diskriminasi. Tapi mereka malah berdalih melindungi kepentingan mayoritas.“

Christina Schott
Alih bahasa oleh Marjory Linardy
© Qantara.de 2010

Editor: Rizki Nugraha/Qantara.de

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*