Perusakan Rumah Ibadat, Negara Tak Berdaya

OLEH: BENNY SUSETYO PR

Kasus perusakan rumah ibadat dan bentuk intoleran dalam kurun wak tu tiga tahun ini be gitu marak.

Seolah–olah, ne-gara tidak berdaya menghadapi tindak kekerasan rak yatnya. Pelaku hampir tidak tersentuh hukum yang berlaku di negeri ini. Pelaku se olah–olah dilindungi, bahkan mendapat perlakuan khusus bertindak kekerasan. Hampir tidak ada otoritas resmi berani mengatakan bahwa hal ini membahayakan sendi kehi¬dupan bangsa.
Setidaknya dalam laporan pemantauan yang dilakukan SETARA Institute selama tiga tahun berturut-turut dapat diketahui adanya pelanggaran kebebasan ber agama/ ber ke yakinan yang cukup serius. Da lam laporan itu disebutkan bah wa kondisi demografi aga ma dan sosiologi masyarakat Indonesia mutakhir menggambarkan kecenderungan mencemaskan bagi kokohnya kebe ragaman Indonesia. Hal tersebut berpotensi adanya pengabaian jaminan kebebasan.
Dalam pemantauan yang dilakukan di 12 provinsi, pada 2009 SETARA Institute mencatat adanya 200 peristiwa pe langgaran kebebasan ber agama/berkeyakinan yang me ngandung 291 jenis tindakan. Terdapat sepuluh wilayah de ngan tingkat pelanggaran ter tinggi yaitu, Jawa Barat (57 peris tiwa), Jakarta (38 peristiwa), Jawa Timur (23 peristiwa), Banten (10 peristiwa), Nusa Tenggara Barat (9 peristiwa), Sumatera Selatan, Jawa Te ngah, dan Bali masing-masing (8 peristiwa), dan berikutnya Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur masing-ma sing (7 peristiwa).
Dari 291 tindakan pelanggaran kebebasan ber agama/ ber keyakinan, terdapat 139 pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktornya, baik melalui 101 tindakan aktif negara (by commission), mau pun 38 tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (by omission). Adapun tindakan pembiaran berupa 23 pembiaran aparat negara atas terjadinya kekerasan dan tinda kan kriminal warga negara dan 15 pembiaran karena aparat negara tidak memproses secara hukum atas warga negara yang melakukan tindak pidana.
Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian (48 tindakan), Departemen Agama (14 tindakan), wali kota (8 tindakan), bupati 6 (tindakan), dan pengadilan (6 tindakan). Se lebihnya adalah institusi-in stitusi dengan jumlah tindakan di bawah enam tindakan.
Pelanggaran kebebasan ber agama/berkeyakinan di tahun 2009 paling banyak ma sih menimpa Jemaat Ahma diyah (33 tindakan pelanggaran), individu (16 tindakan), dan Jemaat Gereja (12 tinda kan). Pelanggaran yang ber hubungan dengan Ahmadiyah antara lain meliputi upaya pembakaran masjid, intoleransi, dan pembatasan akses untuk melakukan ibadah. Sementara individu yang menjadi korban umumnya adalah korban pe nyesatan. Sedangkan Jemaat Gereja mengalami pelanggaran dalam bentuk pelarangan pen dirian rumah ibadah, pembubaran ibadah dan aktivitas keagamaan, dan intoleransi.
Pelanggaran kebebasan ber agama yang dilakukan oleh negara dan aparaturnya termasuk yang paling meng khawa tirkan. Sebagaimana disingggung di atas, hal tersebut terjadi hampir pasti disebabkan ka rena jaminan kebebasan yang setengah hati tadi. Tidak hanya itu, praktik penerapan aturan di lapangan kerap pula berseberangan dengan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung bersama.

Kekerasan dalam Beragama
Problem kehidupan ber agama di Indonesia masih cukup banyak dan setiap saat muncul problem yang berbeda-beda. Untuk menjalankan ke hidupan beragama secara bersama-sama antarpemeluk de ngan se mangat toleransi tinggi masih menghadapi tantangan yang tidak kecil.
Walaupun wacana pluralisme dan toleransi antaragama ini sudah sering dikemukakan dalam berbagai wacana publik, namun praktiknya tidaklah semudah yang dipikirkan dan dibicarakan. Meskipun sudah terdapat kesadaran bahwa bang sa ini dibangun bukan atas dasar agama, melainkan oleh kekuatan bersama, namun pandangan atas ”agamaku”, ”keyakinanku” justru sering menjadi dasar dari berbagai perilaku sehari-hari yang bermuatan kekerasan.
Sekalipun kita menyadari pentingnya slogan Bhinneka Tunggal Ika, namun praktik di lapangan tak seindah dan semudah pengucapan slogan itu. Masih banyak persoalan keagamaan di Indonesia yang menghantui dan menghambat terwujudnya solidaritas, soliditas, dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.
Kasus yang yang terjadi pada 2009 justru meningkat dibandingkan pada 2007. Se rangkaian perusakan, kekerasan, dan penangkapan terha dap kelompok-kelompok yang dianggap “sesat” dan kelompok agama lain terjadi dan dipertontonkan kepada publik. Se panjang Januari-November 2007, terdapat 135 peristiwa pelanggaran kebebasan ber agama dan keyakinan. Dari 135 peristiwa yang terjadi, tercatat 185 tindak pelanggaran dalam 12 kategori.
Mengamati fakta realitas legal diskriminatif dan impunitas praktik persekusi ma syarakat atas kebebasan ber¬agama/berkeyakinan, negara harus bersikap dengan mela kukan tindakan politik yang tepat dan terarah. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan se cara serius untuk mencabut seluruh Peraturan Perundang-undangan yang diskriminatif, baik di tingkat nasional mau pun di daerah.
Juga, amendemen UUD Ne gara RI 1945, khususnya terkait dengan pembatasan yang tercantum di dalam Pasal 28 J (2). Kemudian, penyusunan RUU Anti-Intoleransi, bukan RUU Kerukunan Umat Beragama, sebagaimana tercantum dalam Prolegnas 2009-2014. Lalu, yang penting lagi adalah integrasi kurikulum toleransi dan pluralisme dalam Sistem Pen didikan Nasional, diikuti de ngan penyediaan sumber daya manusia yang memadai.

Bentuk Kegagalan Negara
Penyerahan otoritas negara pada organisasi keagamaan korporatis negara dalam menilai sebuah ajaran agama dan kepercayaan, merupakan bentuk ketidakmampuan negara untuk berdiri di atas hukum dan bersikap netral atas setiap agama dan keyakinan. Aparat hukum bertindak di atas dan berdasarkan pada fatwa agama tertentu dan penghakiman massa. Padahal, institusi penegak hukum adalah institusi negara yang seharusnya bekerja dan bertindak berdasarkan konstitusi dan undang-undang.
Dapat dilihat di sini, negara telah gagal mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara bahkan telah bertindak sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM), akibat tindakannya yang melarang aliran keagamaan dan keyakinan dan membiarkan warga/organisasi ke agamaan melakukan persekusi massal atas kelompok-kelompok keagamaan dan keyakinan.
Di sini, kita melihat banyak kontradiksi. Dalam konstitusi yang lebih tinggi, kebebasan umat beragama dan melakukan ibadah dijamin, tetapi dalam peraturan di bawahnya terdapat kecenderungan untuk menghambat umat dalam beribadah. Negara gagal memberikan perlindungan dan kesempatan yang adil bagi semua pemeluk agama untuk beribadah sesuai keyakinannya ma sing-masing. Jika demikian, lalu Pancasila untuk apa? Apa untuk gagah-gagahan saja? Un tuk apa para founding father merumuskan falsafah bang sa yang demikian berharga dan terhormat itu jika dalam perilaku sehari-hari kita tidak bisa mempraktikkannya de ngan sepenuh hati?

Membuka Ruang Dialog
Walaupun kehidupan so sial-politik kita sudah mengalami kebebasan, nyatanya itu belum berimplikasi pada kebebasan asasi warga untuk beribadat. Beribadat, seperti kata Romo Magnis, adalah hak warga paling asasi, dan hanya rezim komunis yang melarangnya. Rezim seperti apakah kita ini ketika membiarkan kekerasan dalam beragama tanpa adanya ruang dialog untuk membicarakan ulang secara lebih manusiawi?
Pemerintah wajib menjaga, melestarikan, dan meningkatkan kesadaran dan kedewasaan umat, terutama dalam pandangannya terhadap umat dan keyakinan beragama yang dianggap ”lain”. Pemerintah wajib memberikan pencerahan dan pendewasaan pemikiran umat akan toleransi dan pluralisme. Itulah yang dimaui Pancasila. Dengan begitu, kebijakan yang berpeluang menumbuhsuburkan antipati terhadap saudara sebangsanya yang lain perlu didudukkan ulang untuk dibahas dan diganti dengan kebijakan yang lebih adil dan mencerahkan. Buat apa mempertahankan sesuatu yang dianggap tidak adil? Pemerintah harus mendengar dan benar-benar mendengar tuntutan seperti ini.
Tampak bangsa ini sangat mengagungkan formalisme keagamaan dan persatuan yang dihayati secara “fasis”. Inilah yang membuat bangsa ini gagal melompat menjadi bangsa yang menekankan rasionalitas, karena kekerasan melekat menjadi kultur dalam diri kita sebagai bangsa.

Penulis adalah Sekretaris Dewan Nasional Setara.
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/perusakan-rumah-ibadat-negara-tak-berdaya/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*