Mananggapi putusan MK, AKKBB Mendatangi Fraksi PDIP

Oleh: Mirza Ahmad

Jakarta, 22 April 2010 – Aliansi kebebasan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan (AKKBB) yang terdiri dari beberapa LSM, menemui anggota dewan dari fraksi PDIP di lantai 7 gedung Nusantra 1, kompleks gedung DPR-MPR RI. Pada pertemuan yang dimulai pada pukul 11.00 WIB itu anggota fraksi PDIP diwakili oleh Gayus Lumbuun yang juga wakil ketua komisi 3 DPR-RI.

Pada pertemuan itu, AKKBB menceritakan permasalahan yang terjadi selama persidangan Judicial Review undang-undang no.1/pnps/thn.1965 dan hasil keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang tetap mempertahankan Undang-undang tersebut.

Menurut Uli Parulian, penasehat hukum pemohon sidang Judicial Review, bahwa MK telah melakukan kebohongan dan memanipulasi kesaksian dari KOMNAS HAM. MK menyatakan bahwa KOMNAS HAM setuju untuk mempertahankan Undang-undang ini, padahal kenyataannya, KOMNAS HAM tidak pernah menyatakan demikian, melainkan KOMNAS HAM meminta untuk Undang-undang ini direvisi.

Selain itu, hakim juga mengabaikan Surat Edaran Mendagri 14 Maret 2006,point 2 dan 3 tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, yang mana isinya agar para penghayat kepercayaan yang mempunyai berkeyakinan diluar 6 agama resmi untuk memilih salah satu agama agar bisa dicatatkan, hal ini sangat jelas menjadi bukti bahwa adanya diskriminasi pemerintah terhadap penganut agama minoritas, namun menurut MK hal ini tidak berhubungan sehingga diabaikan.

Asfinawati yang juga penasehat hukum pemohon, menambahkan, bahwa MK memiliki penafsiran kenegaraan yang sempit dalam memutuskan persidangan itu, hal ini karena MK menyatakan bahwa NKRI bukan negara “RECHSTAAT” atau negara yang “RULE OF LAW” tapi negara ke-Tuhan-an. Hal ini membuat Asfinawati mempertanyakan integritas para hakim MK.

Seperti di diketahui, 3 dari hakim MK dipilih oleh DPR dan beberapa orang bahkan berasal dari Parpol yang juga pernah duduk di DPR untuk membuat beberapa undang-undang. Dalam hal ini, adanya kepentingan tertentu mengenai undang-undang yang sedang diperkarakan menjadi kuat, dan itu secara etika bermasalah.

Asfin juga mengkhawatirkan dampak dipertahankan UU ini akan membuat kelompok-kelompok radikal merasa tindakannya diakomodir oleh keputusan MK.

Apa yang terjadi selama ini, pelaku kekerasan terhadap agama selalu memutar balikkan isu pada saat persidangan, bahwa kekerasan terjadi karena dipicu oleh korban yang membuat ketersinggungan pelaku kekerasan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili kasus kekerasan bermotif agama seharusnya mementingkan mempermasalahkan kekerasan dan perusakannya, masalah penodaannya bisa dimasalahkan dalam kasus lain, ungkap Febiyonesta dari AKKBB.

Dalam kesempatan ini pula AKKBB memberikan apresiasi kepada hakim Maria Farida dengan Disenting opinion-nya. Menurut AKKBB, suasana selama persidangan penuh dengan tekanan-tekanan dari pihak yang menginginkan undang-undang ini tidak dicabut. Hal ini terbukti dari ancaman-ancaman dari saksi-saksi pemerintah, dimana jika undang-undang ini dicabut, maka pasti akan ada tidak kekerasan yang akan dilakukan oleh masyarakat karena tidak adanya undang-undang ini.

Chairul Anam, yang juga penasehat pemohon, berharap PDIP melakukan eksaminasi tentang putusan ini, apakah telah terjadi diskriminasi dalam masalah ini. Hakim MK menganulir kenyataan bahwa adanya diskriminasi agama keyakinan dan agama minoritas. Menurut Anam, undang-undang PNPS ini inkonstitusional, karena negara membiarkan diskriminasi terjadi.

Agung Putri dari ELSAM merasa ini keprihatinan yang muncul secara umum. Sejak awal reformasi teman-teman di LSM dan praktisi hukum mendorong untuk meninjau ulang Undang-Undang yang dibuat atau dimanipulasi oleh orde baru. UU PNPS secara historis dibuat dalam keadaan darurat dan terpaksa oleh Suharto, tapi selanjutnya hal ini dimanipulasi oleh orde baru untuk melegitumasi kekuasaanya. Karena kita tau bahwa SUKARNO sangat menghargai keberagaman di Indonesia, maka diharapkan PDIP bisa membereskan masalah ini.

Dalam Kesempatan ini Gayus menyampaikan bahwa dalam acara ini tidak akan ada kesimpulan yang akan diambil, tapi semua masukan yang diterimanya akan dibawa kedalam rapat-rapat fraksi PDIP dan juga akan didorong kedalam rapat-rapat komisi DPR. Gayus juga menginformasikan bahwa dalam waktu dekat memang undang-undang penodaan ini akan dibahas di komisi 8.

Mengenai masalah ini, akan menjadi pembahasan di 3 fraksi DPR, fraksi 3 tentang hukum, 8 tentang agama dan 10 tentang kebudayaan, Gayus Menambahkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*