Uji Materiil UU Penodaan Agama Ditolak MK

JAKARTA – Uji Materiil UU No 1/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Senin (19/4), berakhir dengan keputusan ditolaknya seluruh permohonan pemohon oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Majelis hakim berpendapat, keseluruhan pasal-pasal dalam UU tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

“Dalil-dalil pemohon tidak berdasar hukum, dan menolak untuk seluruhnya permohonan pemohon,” ujar Hakim Ketua Mahfud MD, dalam pembacaan konklusi putusan MK.

Tercatat, ada beberapa pasal dalam UU itu yang diuji-materiilkan oleh pemohon yang antara lain terdiri dari Imparsial, ELSAM, YLBHI dan almarhum KH Abdurrahman Wahid. Antara lain yakni terkait Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3, dan juga pasal 4.

Menurut majelis hakim, terkait Pasal 1, majelis hakim justru menilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan (dari UU) guna mencegah terjadinya penodaan agama. Sementara Pasal 2 ayat (1) yang menyoal adanya Surat Ketetapan Bersama (SKB) yang dinilai sebagai bentuk pemaksaan, juga dimentahkan oleh majelis hakim.

Dikatakan oleh anggota majelis hakim, Ahmad Sodiki, SKB merupakan pelaksaan konkrit dari pasal tersebut. Oleh karenanya, subtansinya tidak melanggar konstitusi UUD 1945. “Majelis berpendapat bahwa UU tersebut masih sangat dibutuhkan,” kata Ahmad Sodiki.

Setelah mempertimbangkan banyak hal, majelis hakim juga berpendapat bahwa UU tersebut lebih bersifat antisipatif dan bukan dalam kerangka mengekang kebebasan beragama. Seperti diketahui, uji materiil UU tersebut telah sempat menimbulkan pro dan kontra belakangan di berbagai elemen masyarakat.

Beberapa organisasi masyarakat menilai bahwa UU tersebut masih sangat diperlukan. Sementara, ada pula yang menilai bahwa UU tersebut sudah tak lagi diperlukan serta perlu direvisi. Menurut majelis hakim, persoalan revisi UU tersebut tidak berada dalam ranah MK. Pasalnya, MK hanya berwenang menguji apakah pasal-pasal dalam UU tersebut konstitusional atau tidak dengan menggunakan pembanding UUD 1945.

Sementara di tempat terpisah, salah satu pihak yang memohonkan uji materiil, Wahid Insitute, menyatakan bahwa pihak mereka menghormati keputusan MK. Hal tersebut dikatakan oleh Rumadi, peneliti dari Wahid Insitute. “Wahid Institute menghormati keputusan MK, bagaimanapun (sebagai) penjaga konstitusi,” katanya di komplek Wahid Institute, Jakarta.

Meski demikian, dirinya mencatat, ada kesan bahwa keputusan MK tersebut diliputi oleh semacam ketakutan. Ketakutan tersebut menurut Rumadi, ikut mewarnai pertimbangan hukum MK.

“Saya khawatir keputusan ini menjadi energi baru bagi kelompok yang suka melakukan kekerasan,” imbuhnya. Menurutnya pula, dalam konteks tersebut, MK dinilai (harus) bertanggungjawab secara moral terhadap putusan itu, termasuk implikasinya ke depan. (wdi/jpnn)

http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=62287

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*