Press Release Pomohon Uji Materi UU No.1/PNPS/1965

Hakim Mahkamah Konstitusi Gagal Menjadi Pilar ke-4 Demokrasi dan Perlindungan HAM

Keputusan MK terhadap Uji Materiil UU No. 1/Pnps/1965 pada tanggal 19 April 2010 menunjukan bahwa MK gagal menjadi pilar ke-4 demokrasi dan perlindungan HAM di Negara Indonesia . Dari keputusan yang dibacakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. MK telah melakukan manipulasi fakta persidangan

  • Komnas HAM dalam fakta persidangan sesuai dengan notulensi persidangan menyatakan bahwa pasal 1 dicabut dan pasal 4 direvisi, namun dalam keputusan MK menyatakan bahwa Komnas HAM merekomendasikan UU tidak perlu dicabut dan masih dibutuhkan. Namun dalam keputusan MK, fakta tersebut mengesampingkan perbedaan level pendapat ketua Komnas HAM terkait pasal 1 dan 4. MK memandang pasal 1 dan 4 adalah sama.
  • Muzakir dalam fakta persidangan tidak menjelaskan berat ringannya hukuman dalam konteks hukum administrasi dan hanya menjelaskan bahwa pasal 4 sebagai ultimum remedium. Namun MK dalam keputusannya. (hal 301)
  • Dalam fakta persidangan, SE Mendagri 14 Maret 2006 point 2 dan 3 tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon dan Pihak Terkait menyatakan bahwa SE itu berdasarkan UU No. 1/Pnps/1965, namun dalam putusan, MK menegasikan bukti tersebut dengan menyebutkan bahwa SE Mendagri tersebut tidak ada hubungannya dengan UU No. 1/Pnps/1965. (hal 291)
  • MK mendasarkan dasar keputusannya bahwa jika UU ini dicabut maka kekerasan atas nama agama akan terjadi, padahal fakta persidangan dari Prof. Nur Syam menunjukan bahwa konflik beragama hanya 2%.

2. MK telah mengambil pertimbangan subyektif tanpa berdasar fakta persidangan dan alat bukti
Pasal 5 (2 dan 3) UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “Putusan harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan wajib memuat fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan”.

  • Namun dalam keputusan MK disebutkan bahwa penghayat kepercayaan pada tahun 1960-an memang “biadab” dan perlu dibina.
  • MK juga menafsirkan permintaan pemohon bahwa pemohon meminta untuk tidak ada religiusitas dan menghapuskan perayaaan keagamaan di Negara Indonesia. Padahal pemohon tidak pernah meminta hal ini. (hal 275)
  • MK juga menafsirkan bahwa Pemohon membandingkan dengan pendidikan agama di Amerika yang inkonstitusional, padahal Pemohon tidak pernah melakukan perbandingan antar Negara.

3. MK telah menolak teori ketatanegaraan universal tentang Negara hukum (rechtstaat)
Dalam putusan MK, Negara hukum yang diinterpretasikan oleh MK ternyata tidak sesuai dengan prinsip negara Hukum yang diamanatkan oleh UUD 1945: “[…] prinsip Negara hukum Indonesia yang tidak harus sama dengan prinsip Negara hukum dalam arti rechtsstaat maupun the rule of law. Prinsip Negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945 yaitu Negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan Negara, bukan Negara yang memisahkan hubungan antara agama dan Negara, serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualism maupun prinsip komunalisme.”

Dengan keputusan MK, maka sebenarnya MK telah memberikan legitimasi bagi Negara Indonesia untuk melakukan tindak diskriminasi kepada penghayat kepercayaan dan kelompok minoritas keyakinan (agama dan kepercayaan) lainnya, serta melegitimasi Negara Indonesia untuk menentukan pokok—pokok ajaran agama di Indonesia. Dan sebagai pilar demokrasi dan perlindugnan HAM, hakim-hakim MK telah gagal menjalankan tugasnya.

20 April 2010

Pemohon Uji Materiil UU No. 1/Pnps/1965

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*