MK Ambivalen, DPR Harus Tinjau Ulang UU Penodaan Agama

Senin, 19 April 2010, 19:43:52 WIB

Laporan: Aldi Gultom

Jakarta, RMOL. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi atau usul untuk menghapus UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dengan menolak secara keseluruhan permohonan para pemohon.

Setara Institute, sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang juga mengajukan pengujian UU menyampaikan pandangan bahwa penolakan permohonan oleh MK menegaskan bahwa putusan MK tersandera oleh suara mayoritas agama-agama yang diakui oleh pemerintah.

“Sekalipun tidak ada dalil-dalil keagamaan yang digunakan, MK kembali menegaskan posisi ambivalen dalam memutus perkara yang berhubungan dengan relasi agama dan negara,” terang Ketua Badan Pekerja Setara Institute, Hendardi, dalam pernyataan pers ke Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 19/4).

Posisi MK ambivalen karena sebelumnya dalam putusan uji materil UU Pornografi, MK juga menegaskan bahwa norma-norma agama yang dikandung dalam UU Pornografi dibiarkan merampas kebebasan sipil warga negara yang dijamin dalam Konstitusi RI, dengan menolak seluruh permohonan Pemohon.

Putusan MK juga menggambarkan bahwa MK tunduk pada politik pembatasan hak asasi manusia yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pembatasan yang diatur dalam Pasal 28 J (2) yang determinan pada pertimbangan nilai-nilai agama-agama, tetap digunakan oleh MK untuk membatasi jaminan kebebasan berkayakinan.

Melalui putusan ini, MK RI tidak memberikan solusi atas fakta-fakta kekerasan yang dialami oleh kelompok-kelompok agama/ keyakinan minoritas.

“Padahal, sebagaimana pemantauan Setara Institute sejak tahun 2007, 2008, dan 2009 menunjukkan bahwa keberadaan UU dan peraturan lainnya yang diskriminatif telah menjadi dalil pembenar praktik intoleran di tengah masyarakat,” tegasnya.

Menurut catatan Setara, pada tahun 2007 terjadi 135 peristiwa dengan 185 jenis tindakan pelanggaran. Tahun 2008 terjadi 265 peristiwa dengan 367 jenis tindakan pelanggaran, dan tahun 2009 terjadi 200 peristiwa dengan 291 jenis tindakan pelanggaran.

“Melalui putusan ini, MK RI telah melakukan pengikisan konstitusionalisme terhadap konstitusi itu sendiri,” tegas Hendardi.

Setara Institute pun mendorong Dewan Perwakilan Rakyat melakukan legislative review atas UU 1/PNPS/1965.

Hari ini, MK menolak permohonan penghapusan UU Larangan Penodaan Agama dengan alasan bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan bukan atheis tercermin dalam pembukaan UUD dan prinsip negara Indonesia yaitu Pancasila.[ald]

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/04/19/91729/MK-Ambivalen,-DPR-Harus-Tinjau-Ulang-UU-Penodaan-Agama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*