Mahkamah Konstitusi Pertahankan UU Penodaan Agama

Senin, 19 April 2010 | 19:11 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Mahkamah Konstitusi mempertahankan keberadaan Undang-undang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Mahkamah menolak mencabutnya karena berpandangan beleid itu masih diperlukan untuk menjaga kerukunan beragama.

“Mahkamah berpendapat Undang-undang masih tetap dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka kerukunan umat beragama,” ujar Hakim Konstitusi Akil Mochtar dalam sidang pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, Senin (19/4).

Menurut Akil, UU itu tidak membatasi kebebasan beragama, namun membatasi tindakan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Beleid itupun sekadar pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia.

“Jika hal tersebut tidak diatur, dikhawatirkan dapat timbul benturan serta konflik horizontal,” katanya. Mahkamah juga cemas ketiadaan aturan itu bisa menimbulkan keresahan, perpecahan, dan permusuhan dalam masyarakat.

Uji materi beleid tersebut diajukan akhir tahun lalu oleh tujuh Lembaga Swadaya Masyarakat serta empat tokoh masyarakat, yakni almarhum Gus Dur, Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul Haq. Mereka menganggap empat pasal dalam aturan tersebut diskriminatif sekaligus melanggar kebebasan memeluk agama dan keyakinan sebagaimana dijamin Undang-undang Dasar 1945.

Mereka meminta Mahkamah mencabut empat pasal itu. Mereka juga mengajukan uji formil karena beleid yang berasal dari Penetapan Presiden Soekarno tersebut dinilai merupakan produk hukum yang tak menaati aturan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Namun, Mahkamah memutuskan menolak uji materi maupun uji formil. Secara formil, beleid dinyatakan tidak cacat hukum karena semua Penetapan Presiden yang dibuat pemerintah pada masa demokrasi terpimpin sudah diseleksi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tahun 1966. Penetapan Presiden yang sesuai dengan konstitusi lantas dimuat dalam Ketetapan MPRS tahun itu.

Keputusan tersebut langsung disambut takbir oleh tak kurang dari 40 orang pendukung UU Penodaan Agama yang ada di dalam ruang sidang. Mereka berseru, “Allahu Akbar!”

Keputusan Mahkamah tersebut tak bulat, karena Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati berbeda pendapat dengan delapan Hakim Konstitusi lainnya. Menurut dia, beleid itu memiliki beragam kelemahan karena tak sesuai lagi dengan konstitusi Indonesia yang telah berubah, khususnya pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. UU Penodaan Agama pun tebrukti menimbulkan sederet permasalahan dalam pelaksanaannya. “Saya berkesimpulan permohonan para pemohon seharusnya dikabulkan,” ujarnya.

Chairul Annam, kuasa hukum pemohon, mengungkapkan mereka sangat kecewa. “Mahkamah menutup mata dan hatinya,” ucapnya. “Kami sangat menyesal, diskriminasi yang dialami penghayat tidak diakomodir, tidak ada dalam argumentasi Mahkamah.”

Namun, mereka belum menyerah. Masih terbuka peluang para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang turut dirugikan UU itu, bakal mengajukan uji materi pula.

Sidang yang memakan waktu lebih dari empat jam tersebut berlangsung tertib. Sepanjang sidang, sekitar 200 personil berjaga mengamankan Gedung Mahkamah. Sebuah meriam air bersedia pula di depan Gedung, namun tak digunakan.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*