Pemerintah Didesak Tindak Pelaku Kekerasan Agama

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) meminta pemerintah menindak tegas oknum-oknum yang melakukan kekerasan atas nama agama yang marak terjadi akhir-akhir ini.

JAKARTA – Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) meminta pemerintah menindak tegas oknum-oknum yang melakukan kekerasan atas nama agama yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Permintaan tersebut disampaikan pengurus ICRP saat bertemu Wakil Presiden Boediono, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/2/2010). ICRP diwakili Ketuanya Musdah Mulia dan Sekretaris Jenderal Yohannes Hariyanto.

Menurut data ICRP, sepanjang Januari tahun ini saja sudah terjadi 20 kasus lebih kekerasan agama di antaranya, perusakan rumah ibadah. Semua peristiwa itu tidak ditangani secara serius oleh aparat keamanan sehingga ada kesan pembiaran oleh negara.

“Provinsi yang jadi juara dalam kasus ini adalah Jawa Barat. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus paling banyak. Termasuk kasus yang terjadi di Bekasi tanggal 11 Januari lalu,” ujar Hariyanto dalam konferensi pers kepada wartawan.

Dia menjelaskan, ada dua karakteristik dalam kasus ini. Pertama, kekerasan yang dilakukan atas nama keyakinan atau agama oleh sekelompok masyarakat atau dalam bentuk tindakan aparat pemerintah dalam bentuk regulasi. Misalnya peraturan daerah yang diskriminatif. “Ataupun tindakan-tindakan seperti pelarangan, penutupan (rumah ibadah) dan sebagainya,” katanya.

“Padahal (kita) ini adalah negara hukum yang menggunakan basis hukum dalam tindakan apapun termasuk di dalamnya hak-hak berkaitan dengan kebebasan beragama,” imbuh Musdah Mulia.

ICRP juga mengkritik model resolusi konflik ala pemerintah yang bersifat top-down. Hal ini misalnya tercermin melalui pembentukan Inter-Religious Council in Indonesia pada 28 Januari lalu. “Kami merasa bahwa pendekatan yang sangat top-down ini tidak punya pengaruh terhadap realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat. Upacaranya gedetetapi realisasinya tidak ada,” kata Hariyanto.

Boediono melalui juru bicaranya, Yopie Hidayat mengatakan, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam hal kebebasan beragama di Indonesia. “Wakil presiden sudah menerima hasil ini dan berjanji akan menyampaikan ke aparat yang menangani dan juga akan mendiskusikan dengan menteri-menteri dan dengan presiden,” kata Yopie.

Menurut Hariyanto, belum ada hal konkret yang disampaikan Boediono terkait meningkatnya kekerasan terhadap kaum minoritas agama. “Mungkin kapasitas beliau memang tidak bisa langsung melakukan tindakan secara konkret,” ujarnya. Dia menambahkan harapan bahwa sikap Boediono bisa menjadi kesadaran bersama di setiap aparat pemerintah.

http://news.id.msn.com/okezone/regional/article.aspx?cp-documentid=3846447

One comment

  1. thanks mas.. matus suwun informasine beguna banget buat ane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*