Lintas Agama Menilai Negara Gagal Lindungi Kebebasan Beragama

Laporan Lintas Agama ke Wapres Boediono

JAKARTA-Konferensi Nasional Lintas Agama atau Conference on Religion and Peace (ICRP) menganggap pemerintah gagal melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pemerintah bahkan kerap bertindak sebagai pelaku pelanggaran HAM dengan melarang aliran keagamaan.

Kesimpulan tersebut merupakan salah satu rekomendasi konferensi nasional lintas agama, 6 Februari lalu. Hasil konferensi itu kemarin dilaporkan kepada Wapres Boediono. ”Kami sampaikan berbagai kasus kekerasan berbasis agama yang masih saja tejadi di negeri ini,” kata Ketua Umum ICRP Siti Musdah Mulia di Istana Wapres kemarin (9/2).

Sekjen ICRP Romo Johannes Hariyanto menambahkan, sepanjang Januari 2010, ada 20 kasus pelanggaran hak kebebasan beragama. Pelakunya bukan hanya kelompok masyarakat atas nama keyakinan dan agama, tapi juga aparat pemerintah dalam bentuk regulasi maupun tindakan. ”Misalnya, pelarangan, penutupan rumah ibadah, dan sebagainya,” ujarnya.

Berdasar data ICRP, Jabar menempati juara pelanggaran kebebasan beragama. ICRP juga mempermasalahkan sejumlah peraturan daerah yang dianggap diskriminatif, seperti qanun jinayah di Aceh dan sejumlah perda di Sumbar. Untuk memperjuangkan kebebasan beragama, sejumlah lembaga advokasi hukum kini tengah melakukan uji materi UU No 1/Pnps/1965 tentang penodaan agama di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua PB Nahdlatul Ulama Ahmad Bagdja mengatakan, kasus penodaan agama bakal makin banyak bila MK mengabulkan gugatan UU No 1/Pnps/1965. ”Undang-undang itu masih sangat dibutuhkan di Indonesia,” kata Ahmad Bagdja di Jakarta kemarin. Sebab itu, PB NU meminta MK tidak mengabulkan gugatan uji materi tersebut.

Menurut dia, kebebasan dalam iklim demokrasi sekalipun tidak dapat dinikmati dengan keluasan yang seluas-luasnya. Apalagi menyangkut keyakinan. ”Kebebasan berkeyakinan tidak bisa diartikan setiap orang bisa bebas mendirikan agama baru”

Dia menambahkan, pencabutan UU No 1/Pnps/1965 akan menjadi preseden buruk bagi negara demokrasi yang plural seperti Indonesia. ”Saya kira sudah bagus ada UU itu sebagai suatu pengaturan tentang bagaimana sebuah bangsa yang plural,” paparnya. (noe/agm)

http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=116461

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*