Mengerikan, Ternyata 20 Kekerasan Agama dalam Sebulan

Rabu, 10 Februari 2010 | 01:11 WITA

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM – Ketua ICRP Siti Musdah Mulia Konferensi Nasional Lintas Agama atau Indonesian Conference Religion and Peace (ICRP) mengemukakan masih banyak tindak kekerasan berbasis agama. Bahkan Januari 2010 saja, ada 20 kasus terjadi di seluruh Indonesia. Atas kejadian-kejadian ini, ICRP menilai negara gagal memenuhi hak warga.

Negara gagal mempromosikan, melindungi dan meemenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan,” tukas Siti Musdah seusia bertemu Wapres Boediono di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (9/2/2010).
Menurut Siti, dalam banyak kasus, negara telah bertindak sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia karena melarang aliran keagamaan dan keyakinan. Kasus lain, negara membiarkan warga atau organisasi keagamaan melakukan persekusi massal atas kelompok-kelompok keagamaan dan keyakinan lainnya yang berbeda.
“Kami menilai negara mengingkari mandat konstitusi dan janji ratifikasi berbagai kovenan dan konvensi hak asasi manusia yang mengikat secara hukum dengan tetap mempertahankan berbagai perundang-undangan. Ini secara formal dan subtansial cacat hukum karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” paparnya.

Di tempat serupa, Romo Johannes Harjanto selaku Sekjen ICRP juga menyampaikannya berbagai persoalan kekerasan berbasis gama kepada Wapres Boediono. “Pada bulan Januari 2010 ini saja kekerasan berbasis agama berkisar 20 kasus. Temasuk kasus di Bekasi beberapa waktu lalu (penyerangan massa pada dua gereja, Red). Kekerasan berbasis agama ini juga kerap dilakukan pemerintah dengan pelarangan, dan peraturan-peraturan yang melanggar kebebasan beragama,” tegasnya.
Johannes juga menyesalkan masih adanya kesalahan dalam menangani kasus kekerasan berbasis agama yang dilakukan aparat kepolisian. “Pemerintah terkadang salah memroses pelakunya. Yang diproses polisi korban, bukan pelaku kekerasan,” ujarnya.

Konferensi Nasional Lintas Agama yang berlangsung selama dua hari pada bulan Oktober yang diikuti oleh 80 orang peserta yang terdiri dari tokoh-tokoh agama dan kepercayaan dari berbagai daerah Indonesia dan bertempat di Wisma Serba Guna Gelora Bung Karno telah menghasilkan rekomendasi,. Pertama, agar Presiden terpilih harus segera melakukan evaluasi dan meninjau ulang seluruh regulasi yang menghambat kebebasan beragama agar konsisten dengan kosntitusi.

Kedua. Presiden dan Wakil Presiden harus memastikan untuk tidak memberikan celah kepada munculnya aturan-aturan yang disasarkan pada agama tertentu dan yang mendiskriminasika kelompok-kelompok tertentu yang berdasarkan agama. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*